MEDANEKSPOS.COM, Medan. –PERTARUNGAN head to head antara Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dalam Pilgubsu 2024 cukup menarik untuk diikuti.
Hampir dapat dipastikan perebutan kursi Sumut Satu ini setidaknya akan menambah panasnya suhu politik di Sumatera Utara yang memang mengalami peningkatan sejak adanya upaya DPR RI “mengkebiri’ putusan MK tentang penurunan ambang batas pengajuan calon kepala daerah oleh partai politik.
Dalam kontestasi Pilgubsu 2024,pasangan Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala diusung oleh PDI Perjuangan,Hanura,Partai Buruh,Gelora dan PKN.
Sedangkan pasangan Bobby Nasution – Surya diusung oleh Golkar,Gerindra,Nasdem,PKB,PKS,PAN, Demokrat, PPP, Perindo dan PSI.
Hitungan diatas kertas berdasarkan banyaknya partai politik yang mengusung maka pasangan Bobby Nasution – Surya akan mudah mengungguli saingannya.
Tapi fakta di lapangan tentu bisa berbanding terbalik karena rakyat Sumatera Utara bukan memilih partai tapi memilih figur pemimpin yang diharapkan mampu membangun Sumatera Utara ke arah yang lebih baik.
Rakyat punya penilaian sendiri tentang sosok calon Gubernur Sumatera Utara yang akan mereka pilih.
Kalau latar belakang Edy Rahmayadi mungkin sebahagian besar warga Sumatera Utara sudah tau dan paham bagaimana karakternya sebagai pensiunan TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal.
Bagaimana dengan Bobby Nasution ? Tentu masyarakat Indonesia juga sudah tau, dia adalah menantu Presiden Joko Widodo.
Tapi soal prestasinya selama menjadi Wali Kota Medan tidak banyak yang tau kecuali keriuhan dan halo – halo Kolaborasi Medan Berkah di Media Sosial milik dinas,camat,lurah hingga kepala lingkungan.
Sebelum menikah dengan putri presiden Kahiyang Ayu seorang Bobby Nasution bukanlah siapa-siapa. Namanya tak pernah tertulis dan media apa pun di Medan.
Dia hanyalah seorang anak mantan Dirut sebuah BUMN. Para aktifis pernah berseloroh kalau prestasi terbesarnya adalah berhasil mempersunting putri Presiden.
Lalu apa yang dikerjakan Bobby Nasution selama jadi Walikota Medan tidak ada yang menonjol kecuali meningkatkan keluhan warga kota Medan atas kebijakannya yang diduga “sor sendiri” tanpa studi kelayakan.
Misalnya tentang proyek infrastruktur yang GATOT alias gagal total yakni proyek Hantu Bungkus (kata orang Malaysia) atau proyek lampu penerangan jalan yang bentuknya mirip Hantu Pocong.
Proyek Lampu Pocong menggunakan dana APBD sebesar Rp 24 M.
Ada lagi Proyek Renovasi Stadion Teladan sebesar Rp 404,19 M.
Proyek Underpass HM Yamin sebesar Rp 170 M.
Proyek Pagar Cadika sebesar Rp 4 Milyar.
Proyek Islamic Center sebesar Rp 432 M.
Proyek Gedung Kajari Medan yang roboh sebesar Rp 2,4 M.
Belum lagi kebijakan parkir berlangganan yang bikin rakyat resah.
Proyek gali-gali parit yang katanya untuk mengatasi banjir tapi banjir tetap merajalela.
Coba kita cermati sebuah video yang diunggah di media sosial terlihat Bobby Nasution sedang menelpon seorang kontraktor yang mengerjakan proyek asal jadi.
Tanpa sengaja video itu juga memberikan gambaran kepada rakyat bahwa Bobby Nasution sengaja mempertontonkan kelemahannya sendiri selaku pemangku kebijakan yang tidak bijak atau gagal dalam memimpin tata kelola pemerintahan.
Ketika ada proyek bermasalah bermasalah Bobby Nasution tinggal menyalahkan kontraktor.
Padahal rakyat tau bagaimana proses suatu proyek agar bisa dianggarkan dalam APBD kemudian ditenderkan,lanjut ke dalam hal pengawasan di lapangan.
Semuanya tidak terlepas peran Pemko Medan melalui dinas terkait.Meski kadangkala itu adalah proyek “pesanan” pihak tertentu.
Masih segar dalam ingatan rakyat runtuhnya pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Medan dan proyek lampu pocong yang disalahkan hanya kontraktornya.
Seharusnya proyek gagal tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.Tapi hal itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Sudah terbaca oleh rakyat tindakan Bobby Nasution menegur dan memerintahkan kontraktor agar mengembalikan dana proyek diduga sebenarnya upaya pasang badan dari Bobby Nasution agar kasusnya tidak sampai ke jalur hukum.
Kembali kepada soal Pilkada,tanggal 20 Oktober 2024 akan berlangsung pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI menggantikan Joko Widodo.Artinya sudah terjadi peralihan kekuasaan.
Pemungutan suara Pilgubsu akan berlangsung pada 27 Nopember 2024.
Diharapkan Pilkada tahun ini tidak ada lagi pengaruh kekuasaan dan politik uang untuk memenangkan pasangan tertentu.
Karena pengaruh kekuasaan dan politik uang memiliki dampak buruk bagi demokrasi.
Jabatan Aparatur Sipil Negara mulai dari kepala instansi, kepala dinas,camat,lurah, Kepala Desa bahkan kepala lingkungan juga kepala dusun jangan lagi dibebani target perolehan suara.
Dan jabatan ASN jangan dijadikan taruhan demi kepentingan politik. (Rl/Wilson)
